Web Blog Dr.Erika Buchari

Suatu hari di parkiran Palembang Trade Centre beberapa minggu yang lalu, saya berjumpa dengan “kenalan lama” seorang tokoh yang tidak perlu disebutkan namanya. Intinya sang tokoh mendorong saya untuk menjadi caleg. “Sekarang sangat dibutuhkan caleg perempuan, belum memenuhi quota 30%” katanya.

Para pembaca yang budiman, yang ingin saya bahas adalah bukannya tentang keinginan saya untuk jadi caleg DPR atau tidak, dan tentang pantaskah saya jadi caleg DPR. Saya lebih senang membahasnya dari kerangka sistem. Bagaimana kita membangun negara dan bangsa kita ini secara sistematis dan tidak terjebak pada trend politis dan kehendak kerumunan yang ada (banyak orang, meminjam istilah Eep Saifullah, 2008).

Sekarang ini ada fenomena baru yang berkembang didunia politik kita. Sementara kita menantikan para tokoh yang “terpendam” oleh runtuhnya kerangka sistem, kita menyaksikan ramainya partai partai yang merekrut artis untuk “menang” dalam pilkada. Partai partai tersebut sudah gagal dalam memunculkan orang yang mampu menjadi pembuat sistem, orang orang spesial yang terdidik dan berpengalaman. Partai partai lebih senang merekrut para artis, karena para artis tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Tak perlu lagi partai membantu memperkenalkan seorang tokoh yang baru akan dimunculkan kepada masyarakat. Partai sudah gagal mendidik masyarakat untuk tahu hak hak masyarakat dalam menuntut perbaikan suatu keadaan di negeri kita, yaitu hak untuk mendapatkan sistem tata negara yang baik, menolak sistem yang salah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, dan hak untuk mempertahankan hal hal yang baik yang pernah masyarakat miliki sebelumnya dengan memperhatikan sustainable development.

Ada tiga hal yang akan saya jawab bila seseorang mengajak saya jadi celeg DPR, yaitu pertama saya harus tetap boleh menjadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri, kedua saya tidak perlu kampanye sendiri (partailah yang harus mengkampanyekan saya), ketiga saya tidak mau keluar uang untuk proses menjadikan diri saya seorang calon legislatif. Tentu saja semua orang yang mendengarkan jawaban saya tadi akan tertawa dan menganggap saya bercanda. Padahal saya serius sekali. Saya hanya menuntut hak saya untuk dapat membela negara. Saya tahu negara ini perlu sistem. Peraturan peraturan yang “digodog” di DPR kebanyakan tidak kuat naskah akademiknya. Sehingga untuk menggolkan sebuah produk Undang undang atau Peraturan Pemerintah sering harus membiayai study banding, dan biaya suap yang akhir akhir ini banyak terbukti.

Seorang artis boleh saja tetap menjadi artis, seorang pengusaha tetap saja menjalankan usahanya dari balik layar, seorang ahli hukum tetap saja menjadi lawyer meskipun mereka sudah menjadi anggota DPR. Mungkin ada komitmen dari mereka akan berhenti dari profesi semula selama menjadi anggota DPR atau pimpinan pemerintahan, tapi setelah selesai mereka dapat kembali ke profesi semula. Tapi, seorang dosen, tidak dapat lagi menjadi dosen, mereka harus keluar begitu mereka menjadi anggota parpol. Beberapa teman saya yang potensial sebagai dosen, terpaksa keluar karena memilih jalur politik. Sungguh kebijakan yang kurang bijak dan kurang adil.

Sebelumnya, dimasa orde baru banyak dosen, seperti Amin Rais, dan lainnya boleh menjadi anggota DPR sambil mengajar. Mungkin, larangan ini bermaksud memisahkan “golkar” dari PNS yang pada masa itu otomatis harus menjadi anggota golkar. Tapi sudahkah terpikir oleh kita bahwa kita kehilangan satu generasi dalam membuat lapisan lapisan tokoh dari pemikir di Perguruan Tinggi yang akan mempimpin dan membangun negeri ini di seluruh Nusantara.